BELAJAR REDENOMINASI RUPIAH DARI MADURA

Dr.Abdur Rohman,MEI

Ketua Pusat Studi Ekonomi Syariah Trunojoyo Madura

Wacana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang rupiah sempat bergulir beberapa waktu lalu, bahkan januari 2016 akan diberlakukan. Rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi rupiah banyak mengundang kritikan dari berbagai pihak, seperti ahli ekonomi, pengamat bursa saham, pelaku bisnis dan lain-lainnya. Kalangan yang menolak adanya redenominasi, terutama datang dari masyarakat kecil dan pedagang pasar tradisional yang notabene sering sekali, bahkan bisa di katakan selalu menggunakan rupiah terkecil.

Pro Kontra  Redenominasi Rupiah

Pada prinsipnya redenominasi rupiah adalah pemotongan nominal yang dilakukan pada sebuah mata uang, tanpa mengurangi jumlah nilainya. Prinsip yang dilakukan pada saat perubahan hanyalah penyebutan namanya saja. Misalnya jika kita memiliki uang pecahan Rp 100 ribu, untuk membeli sebuah kemeja yang seharga Rp 100.000. Pada saat diberlakukan redenominasi rupiah 1:1000, maka Bank Indonesia akan menerbitkan mata uang baru dengan nominal sebesar Rp. 100, namun nilainya tetap sama dengan jumlah Rp 100.000.  Atau contoh yang lain, uang rupiah Rp. 1.000.000 di potong menjadi Rp.1.000, jika gaji kita Rp. 6.000.000, setelah diredenominasi gaji yang kita terima adalah Rp. 6.000. Pemotongan atau penyederhanaan ini biasanya dilakukan pada tiga digit terakhir.

Redenominasi rupiah di Indonesia berbeda dengan pengertian Sanering. Sanering adalah pemotongan nominal mata uang beserta dengan nilainya. Misalnya, saat ini kita memiliki uang Rp. 100.000 kemudian kita membeli sebuah meja yang harganya Rp 100.000, jika diberlakukan sanering, maka 1:1000 uang kita akan terpotong nominalnya beserta dengan nilainya. Bank Indonesia akan mengeluarkan mata uang baru dengan jumlah pecahan Rp. 100.

Redenominasi rupiah bermanfaat untuk mengurangi penyesuaian pada hardware dan juga software dalam mengakomodasi digit angka yang semakin besar. Dan saat ini, kemampuan komputer hanya bisa mangakomodasi 15 digit angka, sementara nilai APBN telah mencapai 16 digit. Oleh karena itulah hal ini bisa memberi dampak yang positif bagi dunia perbankan. Jadi dimungkinkan dengan redenominasi ini semaua perhitungan akan menjadi lebih simple.

Resiko menggunakan uang kertas, uang fiat, kerena difinisi dari redenominasi adalah pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa redenominasi juga bermakna mata uang rupiah semakin kehilangan daya belinya. Kenapa demikian? Coba tanyakan langsung kepada ibu-ibu di pasar, apa yang mereka bisa dapatkan ketika mempunyai uang Rp 10.000 dulu dengan uang Rp 10.00 saat ini. Barang apa saja yang mereka bawa pulang dan berapa banyak penurunan barang yang mereka bisa dapatkan, atau bisa juga ditanyakan kepada pengendara mobil yang sering menggunakan jasa pak ogah.

Walaupun redenominasi ini berbeda kajiannya dengan inflasi, tapi sebenarnya hampir tidak terlalu jauh beda, karena efek dari redenominasi ini menjadikan harga barang dinilai dengan rupiah terkecil yang besar kemungkinan akan menyebabkan harga barang semakin mahal (sebagai dampak pembulatan ke atas). Contoh barang yang harganya Rp 1.350 kemungkinan akan menjadi Rp 1.500 dengan menggunakan Rp 1 dan Rp 0,5 uang yang baru.

Usulan Bank Indonesia melakukan redenominasi bertujuan menciptakan efisiensi mengingat jumlah transaksi rupiah hingga saat ini diakuinya sudah sangat besar. “Karena sekarang uang rupiah itu transaksinya sudah dalam jumlah yang besar dan ini tentunya akan membuat ekonomi kita kurang efisien, membuat pencetakan jadi mahal, membuat sistem akuntansi kurang efisien,”

Rencananya redenominasi rupiah ini akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2022 dan untuk masa sosialisasinya akan dilaksanakan secara bertahap. Selama masa sosialisasi tersebut, akan digunakan dua jenis mata uang rupiah, yaitu rupiah lama dan rupiah baru. Jadi selama masa transisi, masyarakat bisa memilih mau membayar barang dengan mata uang lama atau mata uang rupiah baru. (dbs: Samsudin)

Redenominasi ala Madura

Ditengah pro kontra Redenominasi rupiah, ada hal menarik untuk dicermati ternyata masyarkat Madura jauh sebelumnya sudah mengaplikasikan redenominasi dalam transaksi khususnya pada jual beli sepi. Sekalipun rupiah yang digunakan tidak sama nominnalnya dengan yang mereka ucapkan. Misalnya saja mereka menjual sapi seharga Rp.8.000.000,- ( Delapan juta), kemudian sang pembeli bertanya “ brempa hargana ( madura)  berapa harganya?..sang penjual menjawab “ belengibu (Madura) delapan ribu (8000). Yang sebenarnya adalah delapan juta (8.000.000,) yang dimaksudkan.

Dari sinilah menarik untuk dicermati bahwa sebenarnya proses redonominasi bisa belajar dari masyarkat madura, yang sudah dipraktekkan berpuluh-puluh tahun lamanya, sebelum ada wacana Redenominasi  BI. Oleh karenanya, BI dalam mewacanakan redenominasi rupiah, dapat belajar dari masyarakat Madura, sebagai langkah sosialisasi BI sebelum dipraktekkan pada masyarakat. Sekalipun perlu adanya kajian lebih lanjut.

Solusi Redenominasi

Berdasarkan tulisan diatas, dan pengalaman negara-negara lain butuh waktu lima sampai 12 tahun untuk melakukan redenominasi.  Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh BI adalah  sosialisasi redenominasi rupiah yang agak serius, tidak sekedar diwacanakan, sehingga akan menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Sosialisasi ini bisa melalui lembag apemerintahan, lembaga akademik, bisa juga langsung kepada masyarkat luas. Dengan menggunakan pelatihan pendidikan dan lain-lain, agar masyarakat lebih memahami makna redenominasi rupiah sebenarnya.

Adapun pola sosialialisasi redenominasi rupiah dapat mengadopsi pola pola transaksi yang dilakukan masyarakat madura yang sudah melakukan sejak puluhan tahun, sekalipun dalam bentuk ucapannya saja. Wallahu a’lamu bishawabi ( Fkis-UTM)