Konsep Desa Wisata Halal (Tinjaun Ontologi dan Aksiologi)

Konsep Desa Wisata Halal

(Tinjaun Ontologi dan Aksiologi)

 

Abdur Rohman[1]

Universitas Trunojoyo Madura abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

 

Abstrak

 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep desa wisata halal baik secara ontology maupun aksiologi. Mengingat konsep halal sekarang ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Jenis penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penulisan ini.Sehingga diharapkan tulisan ini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman tentang konsep wisata desa. Desa Wisata Halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu’amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Maka diperlukan kajian antologi dan aksiologi secara lebih mendalam.  Fenomena Desa Wisata Halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami.

 

 

Kata Kunci: Ontologi,aksiologi, desa wisata, dan desa wisata halal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.    Pendahuluan

 

Akhir-akhir ini pariwisata telah menjadi satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Dalam suasana kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukkan trend yang terus meningkat. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa,  memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dibandingkan negara-negara lain. Apalagi bila dihubungkan dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, diproyeksikan Indonesia akan menjadi pelopor pariwisata syariah dunia di masa yang akan datang.

Seiring perkembangan ekonomi Islam dari tahun ke tahun hingga 2018 dewasa ini.  Konsep halal telah mengambil peranan penting sekaligus dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal fashion dan halal tourism hingga gaya hidup (halal lifestyle). Konsep halal dalam bebagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru.

 

 

Data dari State of The Global Islamic Economy 2016 menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (Islamic finance), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Sayangnya, Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Pakistan dan Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa industri halal di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, bahkan dengan negara-negara non muslim. Padahal potensinya begitu besar. Peringkat tertinggi untuk negara produsen makanan halal dikuasai oleh Malaysia, Brasil, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat[2]

 

Laporan akhir Kajian Pengembangan Data Syariah Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 menunjukan bahwa ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim mendorong tumbuhnya bisnis islami salah satunya adalah wisata halal.

 

Berdasarkan data dari Kementrian Pariwisata sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sector pariwisata adalah pariwisata syariah[3]  Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pengembanagan pariwisata juga dapat menumbuhkan industri pendukung lain, sehingga dapat membangun integrasi baik antar sektor pariwisata ataupun dengan sektor lain di suatu wilayah.

 

Terkait dengan peranan sektor pariwisata, pengembangan sekor pariwisata tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi saja melainkan juga dapat mendukung pembangunan dari aspek sosial dan budaya. Salah satu bentuk upaya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Pada tahun 2011 jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata adalah sebanyak 569 desa yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 978 desa wisata dan pada tahun 2013 menjadi 980 desa wisata.

 

 Sementara itu pada tahun 2014 Kemenparekraf menargetkan pengembangan 2000 desa wisata di Indonesia untuk menjadi desa wisata mandiri. Upaya ini juga merupakan target dari Kemenpar pada tahun 2019 mendatang.[4] taah

Dan Peningkatan jumlah desa wisata di indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Grafik Peningkatan Jumlah Desa Wisata di Indonesia

 

Tujuan dari pengembangan desa wisata tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga dapat menciptakan suatu objek wisata yang kreatif.

 

Berdasarkan data tersebut konsep desa wisata halal belum banyak ditemukan diberbagai literatur. Gagasan tentang desa wisata syariah pada akhir tahun 2015 telah muncul di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali, Dr Dadang Suherman, akan tetapi gagasan

ini ditolak oleh masyarakat Bali sehingga desa wisata syariah di pulau Dewata tidak dapat diimplementasikan karena mayoritas masyarakatnya beragama non muslim.

 

Bercermin dari kasus tersebut penulis ingin menggali lebih detail tentang konsep wisata desa wisata halal melalui kajian ontologi dan aksiologi denganharapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menambah hazanah keilmuan ekonomi Islam pada bidang halal lifestyle khususnya pada kajian desa wisata yang berbasiskan halal product dan halal mindset.

 

B.     Definisi Halal dalam kajian Turats

 

Dalam Islam setidaknya lima hal yang harus diketahui setiap muslim, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak disuruh Allah untuk memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabul do’anya.[5]

 

Sedang makna Kata “halal” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum[6]. Dengan kata lain halal adalah sesuatu yangjika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa).

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.[7]

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu thayyib (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang thayyib bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.

Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah, dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Sehingga Wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad Saw. mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itu, bagi umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar segala produk yang akan digunakan dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik (thayyib) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib[8]

 

Sedangkan produk halal menurut Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (Tim Penyusun: 2003, 2).

 

1)  Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi

2)     Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah

3)     Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam

4)     Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam

5)     Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

 

Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan mubazir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) maupun tahsiniyat (tersier)[9] .Segmentasi pasar produk halal saat ini sangat potensial, perkiraan konsumennya mencapaidua miliar Muslim di dunia membutuhkan produk halal dan potensi produk halal global 600 miliar dolar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun.

 

Adapun lembaga halal yang ada di Indonesia terdiri dari (1) LPPOM MUI: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdiri pada 6 Januari 1989. Lembaga ini berfungsi melindungi konsumen Muslim dalam penggunaan produk-produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. (2) Badan Halal Dunia (WHC) atau World Halal Council (WHC) berdiri pada 1999 di Jakarta yang diinisiasi oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.Badan ini berfungsi sebagai federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia setelah mendapat- kan penerimaan internasional dan global untuk sertifikasi dan akreditasi proses halal mereka.

 

C.    Pengertian Wisata Syariah (Halal Tourism)

 

Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

 

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atautelah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

 

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata halal. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah [10].Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

 

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang inginmenikmati kearifan local[11] .Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keislaman yang diterapkan didalam kegiatan pariwisata. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka Indonesia merupakan pasar industri wisata syariah terbesar di dunia dan seharusnya disadari oleh pelaku bisnis pariwisata di Indonesia hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan akan memberikan kotribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata syariah memertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman[12] Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus manjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata[13] (Chookaew, Sureerat, et all. 2015. “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”. dalam Journal of Economics, Business and Management. Vol. 3. No. 7.). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil pencipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya[14]

 

Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam[15]

 

D.    Potensi Pariwisata Halal di Indonesia

 

Perkembangan wisata halal kedepannya dinilai menjanjikan dan potensial. Konsep pariwisata halal ini kedepannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo pada tahun 2014, diketahui bahwa potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, 48% responden setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan adalah harapan atas kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai keislamannya. Nilai ini didukung dengan bertambahnya masyarakat middle class moslem yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk[16]. Hal itu menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengikuti permintaan pasar yang ada.

 

Pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas untuk memancing para pelaku bisnis wisata agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid[17]. Oleh karena itu, desa wisata halal bisa menjadi destinasi baru dalam berwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.

 

Potensi jumlah wisatawan Indonesia dapat dilihat dari State of the Global Islamic Economy 2013 Report, bahwa tingkat belanja wisatawan Indonesia mencapai 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Prosentase tersebut belum termasuk belanja untuk umrah dan haji. Diperkirakan pada tahun 2018 belanja wisatawan muslim untuk keperluan wisata menembus US$ 181 miliar. Tingkat pertumbuhan muslim yang beriwisata di dunia lebih banyak dibandingkan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang lain. Sebagai catatan, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 8,8 juta turis, dengan total US$ 1,66 miliar. Namun, para ahli mengamati industri perjalanan dan pariwisata halal di negara-negara non-muslim lebih baik daripada di negara-negara muslim[18]

Pertumbuhan pariwisata halal ini juga memunculkan ghiroh dari Negara lainnya. Dubai bercita-cita menjadikan Negaranya sebagai pusat rujujukan ekonomi Islam di kancah internasional, Dubai memiliki strategi ekonomi dibangun di atas tujuh pilar utama yaitu keuangan Islam, industri halal, pariwisata halal, ekonomi Islam digital, seni dan desain Islam, standarisasi dan sertifikasi ekonomi Islam, dan pusat internasional untuk informasi dan pendidikan Islam. Bahkan, pada bulan Maret 2016 Kroasia telah menjadi tuan rumah pariwisata halal dan kongres perdagangan sebagai bagian dari perayaannya ulang tahun 100 tahun dari isu “Law of recognition of Islam as the equal religion to all other religions”. Selanjutnya, Pemerintah Kordoba telah meluncurkan proyek yang disebut “Cordoba Halal”, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Pariwisata Kordoba yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata halal di kota Kordoba.

 

Pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini:

 

 

Gambar 2: Peningkatan Kunjungan Wisatawan Triwulan 2018

 

Sumber: BPS 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hingga periode Juli 2015 berada pada 5.472.050 kunjungan atau meningkat sebesar +143.318 kunjungan dengan besaran +2,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga periode Agustus 2015 berada pada 6.322.592 kunjungan atau meningkat sebesar +167.039 kunjungan dengan besaran +2,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga periode September 2015 berada pada 7.191.771 kunjungan atau meningkat sebesar +244.922 kunjungan dengan besaran +3,53% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya[19]

 

Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini. Utilizing the World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data Global Muslim Traveler, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim[20]. Ironis, Indonesia tidak dapat dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.

 

Kemenparekraf RI sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan (Alamsyah, I. E: 2018). Provinsi Jawa Tengah dan Semarang merupakan salah satu destinasi wisata syariah yang mempunyai banyak obyek obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Didukung dengan transportasi yang memadai, obyek-obyek wisata tersebut sangatmudah untuk dikunjungi.

 

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertema “Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination” pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.[21]

 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Destinasi Wisata Syariah di Indonesia

 

 

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesiadikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama Master Card, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jikaingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal.Menurut pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen bahwaIndonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal sepertinegara tetangga Malaysia dan Thailand.Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

 

Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah besertifikat baru 37 hotel.Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat[22]

 

E.     Kajian Ontologi Desa Wisata Halal

 

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana Sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat[23]. Sedangkan yang dimaksud dengan Desa Wisata Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan pedesaaan yang menawarkan keseluruhansuasana yang mencerminkan keaslian perdesaaan baik dari kehidupansosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untukdikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atarksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.[24]Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.

 

Pada dasarnya, tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1)     Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat,artefak budaya, dan sebagainya ) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.

2)     Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir-pantai, dsbnya). Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.

3)     Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).

4)     Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dsb) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.

 

Adapun desa wisata  syariah  atau desa wisata  halal merupakan sebuah pemikiran atau gagasan tentang integrasi antara desa wisata, wisata syariah dan kearifan lokal, karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimiliki oleh desa tertentu.  Konsep integrasi pemikiran ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini:

Integrasi

 

 

Konsep Desa Wisata

Konsep Wisata Halal

Desa Wisata                       Kea rifan Lokal, Karakteristik

 

Sumber Daya dan Keunikan

 

Desa

 

 

 

 

 

 

 

Wisata

 

Syariah/Halal

 

 

Integrasi

 

 Gambar 4. Integrasi Desa Wisata dan Desa Halal

 

 

F.     Aksiologi Konsep Desa Wisata Halal

 

Masyarakat desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses desa wisata halal. Paradigma baru pada kajian desa wisata halal (DWH) berkaitan erat mengenai persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan. Hal ini menyangkut berbagai alasan yaitu: [25]

1.      Pariwisata bukanlah suatu kegiatan berada diruang hampa namun bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan\

2.      Pariwisata bersifat dinamis dan kreatif

3.      Pariwisata tidaklah eklusif, maksudnya pariwisata tidak hanya menyangkut suatu bangsa tertentu

4.      Pariwisata lebih mempertemukan dua atau kebudayaan yang berbeda

 

Berdasarkan paradigma baru dalam pembangunan pariwisata tersebut maka urgensi aspek sumber daya manusia sebagai wisatawan atau sebagai tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata (dalam hal ini desa wisata halal).

 

Selain masyarakat desa, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam mewujudkan DWH. Hal ini selaras dengan tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa, yaitu menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Oleh  karena itu, idealnya setiap pemerintah/aparatur desa mampu memberdayakan seluruh potensi masyarakatnya. Menurut United Nations tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Berdasarkan perspektif tersebut maka tujuan dari pemerintah desa dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri[26]

 

Pengembangan menuju DWH menjadi sangat strategis mengingat pengembangannya didasarkan pada alam, kearifan lokal (‘urf) dan SDM setempat. Hubungan kearifan lokal (‘urf) dalam sektor pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam rangka menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Misalnya dalam masyarakat yang tinggal di kawasan objek wisata Toraja Utara. Kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk mitos, legenda, adat, tradisi, kepercayaan, relief-relief yang dipahatkan rumah adat Tongkonan, peti mati, kain tenun dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Semua hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikemas dengan “desa wisata”. Oleh karenanya, hal ini menjadikan eksplorasi dan pengembangan desa wisata untuk menghasilkan produk-produk kepariwisataan berkualitas yang dikemas secara syariah dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya (‘urf) setempat yang dapat diakses dengan mudah karena didukung oleh infrastrukrur yang memadai[27]

 

 

Selain dari pada itu, masyarakat desa berperan penting dalam pembentukan Desa Wisata Halal karena sumber daya alam dan keunikan tradisi dan budaya yang berdasarkan kearifan lokal melekat pada mereka dan hal ini merupakan unsur penggerak utama kegiatan Desa Wisata Halal yang memiliki nilai islami. Proses pemberdayaan masyarakat secara teoritis dapat dilakukan melalui proses emansipatif yaitu dari masyarakat, oleh rakyat dan untuk masyarakat, serta didukung oleh pemerintah bersama masyarakat [28]. Oleh karenanya, apabila masyarakat diberdayakan untuk mengelola suatu aktivitas program tertentu, biasanya masyarakat pedesaan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi[29]. Sebagaimana dalam program aktivitas Desa Wisata Halal yang berbasis kepada kearifan lokal. Saat ini masyarakat desa semakin siap dengan sumber daya yang dimiliki. Kesiapan mereka dalam menangani program Desa Wisata Halal disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya ialah telah banyak bermunculan desa wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan trend wisata halal/wisata syariah yang sedang berkembang (naik daun).

 

Penerapan konsep “Desa Wisata Halal” tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat sekitar. Karena sifatnya yang emansipatif maka masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan Desa Wisata Halal dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah baik di tingkat desa maupun daerah dan pihak swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam implementasi konsep Desa Wisata Halal.

 

Desa Wisata Halal merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan melihat, mempelajari, dan membeli semua produk/jasa halal di sebuah Desa. Masyarakat diajak untuk berkreasi menciptakan wisata dan produk halal dari potensi yang ada di Desa dilengkapi dengan keunikan serta nilai sejarah yang ada di Desa. Praktek bisnis DWH yang dibimbing oleh visi spiritual diharapkan mampu mengantarkan seseorang untuk mencapai makna, tujuan dan nilai yang lebih agung. Diantara tujuan berwisata dalam al-Quran adalah 1) untuk mengenal Allah SWT sebagai Al-Khaliq dan meningkatkan nilai spiritual, 2) berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah, dan 3) menambah wawasan keilmuan[30]

 

Akhirnya, jika konsep Desa Wisata Halal sudah terbentuk dan diimplementasikan maka dengan sendirinya keindahan alam serta kearifan lokal di desa tersebut akan mampu menjadi ciri khas yang menambah mashlahat bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dilihat dari beberapa literatur dan teori yang sudah dipaparkan, seyogyanya pelaksanaaan program Desa Wisata Halal berdasarkan keindahan alam dan keunikan kearifan lokal dengan basis pemberdayaan masyarakat lokal yang berlandaskan syariah bisa menjadi diversifikasi produk/jasa pariwisata syariah di Indonesia.

 

 

G.    Kesimpulan

 

Wisata desa Halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu’amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan social ekonomi           yang   berlandaskan   prinsip-prinsip syariah.  Kajian Ontologi dan axiologi terhadap desa wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (maslahah) bagi masyarakat  baik  maslahat. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib  dalam  sektor  pariwisata  untuk  menunjang perekonomian  daerah  yang barokah.

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Alim,  Haidar  Tsany,  dkk.  2015.  “Analisis  Potensi  Pariwisata  Syariah  dengan

Mengoptimalkan  Industri  Kreatif  di   Jawa  Tengah  dan  Yogyakarta”.

Artikel. dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf.

 

Amin, Ma’ruf. 2011. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas.

 

Andriani, Dini, dkk. 2015. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah., Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

 

 

Arifin, Johar. 2015. “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”. dalam Jurnal An-Nur. Vol. 4. No. 2.

 

Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono. 2009. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)”. Jurnal Wacana. Vol. 12. No. 2.

 

Chookaew, Sureerat, et all. 2015. “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”. dalam Journal of Economics, Business and Management. Vol. 3. No. 7.

 

 

 

 

 

Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj. 2015. “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”. dalam Jurnal Ahkam. Vol. XV. No. 2.

 

http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/01/18/ojyxnf384-membangun-wisata-tanpa-riba, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/24204, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=814, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/01/ox52at382-bni-syariah-kembangkan-desa-wisata-halal, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah/koran/14/06/12/n71rm615-wisata-syariah-butuh-dukungan-pemda. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

Ismail, Hairul Nizam. 2013. “Islamic Tourism: the Inpacts To Malaysia’s Tourism Industry”. dalam International Conference of Tourism Development (ICTD).

 

Jaelani,  Aan. 2017. “Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects”. dalam Munich Personal RePEc Archive. Paper No. 76237.

 

Kadir, Abdul, dkk. 2015. Analisis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pada Kawasan 3 Great Triwulan III-2015. Jakarta: Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.

 

Karim, Adiwarman Azhar. 2011. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press.

 

Kemenparekraf.   2013.    Indonesia   as   Moslem   Friendly   Destination.    Jakarta:

Kementrian Prawisista dan Ekonomi Kreatif.

 

Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE.

 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

 

Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. 2001. “Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”. dalam Info Sosial Ekonomi. Vol. 2. No. 1.

 

 

 

 

 

 

Priyadi,   Unggul.    2016.    Pariwisata    Syariah    Prospek    dan     Perkembangan.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

 

Qardhawi, Yusuf. 2003. Halal Haram dalam Islam. terj. Wahid Ahmadi dkk.

Solo: Era Intermedia.

 

Ridwan, Masri, Ach. Fatchan, I Komang Astina. 2016. “Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata”. dalam Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Volume: 1. Nomor: 1.

 

Saefudin, Akhmad. 2015. “Wisata Berbasis Syariah”. dikutip dari http://berita.suaramerdeka.com /smcetak/wisata-berbasis-syariah/ diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

Sofyan, Riyanto. 2012. Prospek Bisnis Pariwisata Syariah. Jakarta: Republika.

 

Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

 

State of the Global Islamic Economy Report 2015/16 diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

Suherlan, Ade. 2015. “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism”.

dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1.

 

Sulistyono, Prasetyo Adi. 2016. “Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke

 

Provinsi Aceh”. dalam Jurnal Ilmiah. dikutip dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=405038&val=6467. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

Sutiyono. 2008. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. dalam Laporan Pengabdian. dikutip dari http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/3893. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

 

Tim Penyusun. 2003. Tanya Jawab Seputar Produk Halal. Jakarta: Departemen Agama.

 

Tim Penyusun. 2014. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY.

Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.

 

Ulumiyah, Ita, dkk. 2013. “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 5.

 

Undang-Undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

 

Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”.

dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1.

 

 

48

 

---

[1] Dosen ekonomi syariah prodi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

[2] Lihat https://www.kompasiana.com/ceu_/5a548be5dd0fa87ec662cca2/seberapa-besar-peluang-indonesia-diantara-produsen-halal-kelas-dunia

[3] Dini Andriani, dkk. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah., Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. 1-2. 2015

[4] https://www.jawapos.com/entertainment/travelling/18/10/2017/wow-kemenpar-bakal-kembangkan-2000-desa-wisata-mandiri

[5]  Al-Ghazali,  Benag Tipis antara Halal dan Haram,  (Surabaya : Putra Pelajar, 2002),  9.

[6] Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2011), 30.

[7] Ahsin W, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2007), 165.

[8] Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. (Jakarta: Elsas, 2011.), 43

[9] Muhammad. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta: BPFE. 2004),152-153

 

[10] Aan Jaelani,            “Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects”. dalam Munich Personal RePEc Archive. 2017. 13

[11] Sofyan, Riyanto Prospek Bisnis Pariwisata Syariah,  (Jakarta: Republika. . 2012), 33

 

[12] Ade. Suherlan, “Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism”.dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1. 2015, 63

[13] Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 2015, 739

[14] Hairul Nizam Ismail “Islamic Tourism: the Inpacts To Malaysia’s Tourism Industry”. dalam International Conference of Tourism Development (ICTD). . 2013),  397-405

[15] Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”.

dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1. 2015.  74-75

[16] Haidar  Tsany  Alim,  dkk.  2015.  “Analisis  Potensi  Pariwisata  Syariah  dengan

Mengoptimalkan Industri  Kreatif  di Jawa  Tengah  dan  Yogyakarta”.  Artikel. dikutip dari , 2-15,  5

[17] Unggul Priyadi, Pariwisata Syariah           Prospek           dan Perkembangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016,  94-95

[18]  Prasetyo Adi  Sulistyono, 2016. “Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke Provinsi Aceh” . dalam Jurnal Ilmiah. dikutip dari  http://download.portalgaruda.org/article.php?article=405038&val=6467. diakses pada tanggal 02 Nopember 2018. 3

 

[19] Abdul Kadir, dkk.  Analisis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pada Kawasan 3 Great Triwulan III-2015. Jakarta:  Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan. 2015, 11

[20] Ahmad Saefudin, 2015. “Wisata Berbasis Syariah”. dikutip dari http://berita.suaramerdeka.com /smcetak/wisata-berbasis-syariah/ diakses pada tanggal 12 Januari 2018. Bandingkan dengan tulisn  Haidar  Tsany,  dkk.  2015.  “Analisis  Potensi  Pariwisata  Syariah  dengan Mengoptimalkan                                         Industri  Kreatif  di Jawa Tengah dan Yogyakarta”. Artikel. dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf.

 

[21] Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

 

[22] Dini Andriani, dkk. , Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah., Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. 2015, 16

[23] Tim Penyusun. 2003. Tanya Jawab Seputar Produk Halal. Jakarta: Departemen Agama.

[24]  Soetarso Priasukmana  dan R. Mohamad Mulyadin. “Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”. dalam Info Sosial Ekonomi. Vol. 2. No. 1. 2001, 38

 

[25] Unggul Priyadi,  Pariwisata                    Syariah    Prospek    dan    Perkembangan.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016,122

[26] Ita Ulumiyah dkk “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 5. 2013. 45 Undang-Undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

[27] Unggul Priyadi” Pariwisata                    Syariah    Prospek    dan    Perkembangan.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016. 152-153

[28] Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono. 2009. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)”. Jurnal Wacana. Vol. 12. No. 2.

[29] Sutiyono. 2008. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. dalam Laporan Pengabdian. dikutip dari http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/3893. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

[30] Arifin, Johar. “Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”. dalam Jurnal An-Nur. Vol. 4. No. 2. 2015. 154-155